Kwarti Pusat Hizbul Wathan, Inisiasi Pembuatan BUM Hizbul Wathan

Gerkakan Kepanduan Hizbul Wathan (HW) sebagai Ortom (organisasi otonom) Muhammadiyah terus tumbuh dan berkembang setelah kebangkitannya pada tahun 1998. Hingga kiini HW terus membina anggotanya menjadi kader Muhamadiyah, umat, bangsa dan negara kesatuan RI. Mendukung adanya hal itu, diperlukan dana yang cukup besar dengan sumber dana yang mandiri, menyeluruh, dan terintegrasi secara nasional (dari kwarpus, kwarwil, kwarda, kwarcab).

Memahami akan pentingnya pendanaan dalam membina kader, Bendahara Kwartir Pusat Gerakan Kepanduan Hizbul Wathan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Gerakan bersamaan dengan Rakarnas Bidang Pendidikan dan Pelatihan, pada (23-24/3/19) di Kaliurang, Sleman menghasilkan keputusan Pembuatan Badan Usaha Milik Hizbul Wathan (BUM HW).

Pembuatan BUM HW ini sebagai tindak lanjut dari Sidang Tanwir 1 Gerakan Kepanduan HW komisi 3 pada bulan Juni 2018 yang salah satu rekomendasinya adalah tentang realisasi Badan Usaha Milik Hizbul Wathan (BUM HW) di semua kwartir dan mengatur tata niaga dan membuat Rencana Bisnis BUM HW.

Selain menginisiasi adanya BUM HW dalam Rapat Kerja Kwartir Pusat HW yang melibatkan beberapa Kwarwil wilayah itu juga menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi seperti: otoritas dan kewenangan operasional, kebendaharaan dan bidang penggalian dana.

Uun Harun Syamsuddin, Ketua Kwartir Pusat Hizbul Wathan berharap hasil keputusan mampu menjadi keputusan yang bisa patuhi dan disampaikan ke pimpinan dibawahnya.

“Rakernas ini menjadi progam rekomendasi keputusan Muktamar dan Tanwir Hizbul Wathan. Mudah-mudahan hasil ini bisa di pahami dan disampaikan ke wilayahnya masing-masing supaya tidak terkena penyakit. Seperti yang di singgung dalam Firman Allah swt dalam Surah As-Saff ayat 2 ‘Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?’, ”ujarnya.

Uun mengingatkan agar semoga hal ini menjadi bagian ketaatan dalam berorganisasi yaitu dengan mematuhi keputusan peryarikatan dan pimpinan seperti keputusan Muktamar dan Tanwir. Untuk itu sebagai bagian persyarikatan perlu kit abaca, pahami dan laksanakan,” ujar Ramanda Uun Harun.

Sumber: muhammadiyah.id